JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2011 Badan Pemeriksa Keuangan 2011 dari pimpinan BPK yang dipimpin Hadi Poernomo, Selasa (4/10/2011), di Kantor Presiden, Jakarta.

IHPS I Tahun 2011 memuat hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah/negara, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara/tindak pidana, yang disampaikan kepada instansi yang berwenang (penegak hukum).

Dalam siaran pers yang diedarkan ke wartawan kepresidenan, dijelaskan bahwa obyek pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2011 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Semuanya berjumlah 682 obyek pemeriksaan.

Pemeriksaan diprioritaskan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2010, dan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010, dan LK badan lainnya termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Selain prioritas pemeriksaan pada laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil temuan pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011 meliputi 11.430 kasus senilai Rp 26,68 triliun.

Selain LKPP, BPK juga memeriksa LK kementerian negara, lembaga negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Pada Semester I Tahun 2011 ini, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 52 LKKL, opini WDP atas 29 LKKL, dan opini TMP pada dua LKKL tahun 2010.

Secara persentase, proporsi opini WTP dan WDP menunjukkan adanya kenaikan, dan proporsi opini TMP menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan opini LKKL tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan usaha KL menuju arah perbaikan dalam laporan keuangannya.

Pada pemeriksaan atas LKPD Tahun 2010, BPK memberikan opini WTP atas 32 LKPD, opini WDP atas 271 LKPD, opini tidak wajar (TW) atas 12 LKPD dan opini TMP atas 43 LKPD dari 358 LKPD. Terhadap lima LKPD Tahun 2009, BPK memberikan opini TMP.